Dalam
menghadapi masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula melakukan upaya
damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni
Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral
ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak mambawa
hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan
di forum- forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika
seperti Konferensi Asia-Afrika.
Sejak tahun
1954 masalah Irian Barat ini selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB,
namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah
upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang
lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan
secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.
Partai-partai
politik dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini.
Selain itu perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka
ditetapkanlah Soa-Siu di Tidore sebagai ibu kota provinsi Irian Barat dan
Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada tanggal 23 September 1956.
No comments:
Post a Comment